sarumpunnews.com \u2013 DPRD Sumbar menerima nota pengantar tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) baru yang diserahkan gubernur pada DPRD, Senin (3\/6).<\/p>\n
Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045 dan ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah.<\/p>\n
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna itu memaparkan beberapa hal penting terkait tiga ranperda tersebut.<\/p>\n
Pertama, untuk ranperda pertanggungjawaban APBD, ia mengatakan masa jabatan Anggota DPRD Sumbar Periode Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024 atau lebih kurang dua bulan lagi.<\/p>\n
\u201cSementara cukup banyak agenda yang harus dituntaskan pembahasan dan penetapannya. Diantaranya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia mengatakan pembahasan ranperda mesti sesuai dengan tahapan dan penjadwalan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.<\/p>\n
\u201cOleh karena itu, DPRD menilai sebaiknya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, juga dibahas dan ditetapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2019-2024,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Apabila pembahasan dan penetapannya dilakukan oleh Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029, berpotensi terjadi keterlambatan karena efektifnya Anggota DPRD Periode Tahun 2024-2029 dapat melaksanakan tugas, setelah dibentuknya alat kelengkapan dan ditetapkan Pimpinan DPRD defenitif.<\/p>\n
Supardi menambahkan, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan sisa anggaran atau SILPA.<\/p>\n
\u201cPerlu kita pahami bersama, bahwa Pertanggungjawaban APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, juga perlu melihat efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan APBD. Selain juga mengukur anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan.<\/p>\n
\u201cOleh sebab itu, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, perlu kita sandingkan nanti dengan LHP BPK, untuk melihat aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabilitasnya serta LKPJ untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan yang dapat diwujudkan,\u201d paparnya.<\/p>\n
Supardi mengatakan sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.<\/p>\n
\u201cBerkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mendalami muatan tiga) ranperda tersebut agar dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif dan tajam. Sehingga dan dapat melengkapi muatan ketiga Ranperda tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n
Untuk ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, Fraksi-Fraksi dinilai perlu melihat bagaimana pelaksanaan dan penggunaan APBD Tahun 2023 secara lebih tajam, baik dari aspek Efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas termasuk dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.<\/p>\n
Demikian juga terhadap ranperda RPJPD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025-2045 perlu dilihat secara tajam, apakah visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang terdapat dalam ranperda tersebut, telah sejalan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mewujudkannya. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
sarumpunnews.com \u2013 DPRD Sumbar menerima nota pengantar tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) baru yang diserahkan gubernur pada DPRD, Senin (3\/6). Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045 dan ranperda tentang perusahaan perseroan daerah penjaminan kredit daerah. Ketua DPRD Sumbar, Supardi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3553,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-3538","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3538"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3538"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3538\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3619,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3538\/revisions\/3619"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sarumpunnews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}