Padang, Sarumpunnews.com – – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa Putra meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Pauh, Padang, Rabu (10/9).
Iqra mengatakan peninjauan tersebut merupakan salah satu tugasnya sebagai wakil rakyat yakni fungsi pengawasan. Peninjauan ini penting dilakukan untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan, spek dan regulasi.
“Salah satunya untuk memastikan jangan sampai jalan atau jembatan yang dibangun itu tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya seharusnya speknya bisa dipakai dalam kondisi bagus selama 10 tahun, tapi ternyata tiga tahun saja sudah rusak,” papar Iqra.
Ia mengatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk memastikan jalan dan jembatan yang dibangun tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan. Ini untuk memastikan dana yang dipakai untuk pembangunan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Itulah tujuan dari fungsi pengawasan yang menjadi tugas anggota dewan.
“Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan karena kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Jadi kita harus pastikan itu terealisasi dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Iqra menjelaskan, ada tiga lokasi yang ia tinjau pada hari itu. Dua diantaranya merupakan peninjauan pembangunan infrastruktur yang saat ini masih dalam proses pembangunan dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sumbar Tahun 2025, yakni pembangunan Lambung Bukik, Baru Busuk dan Palimo Indah, kecamatan Pauh.
“Dua pembangunan ini merupakan usulan saya ke pemprov Sumbar berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan pada saya,” katanya lagi.
Saat peninjauan tersebut Iqra memberikan pemberitahuan pada pihak pelaksana yakni Dinas PU, konsultan pengawasan dan kontraktor untuk memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Hal ini mengingat dua pembangunan ini berada di daerah kategori sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satunya pembangunan jalan di kawasan Lambung Bukik. Masyarakat di sana sangat butuh pembangunan jalan tersebut.
Terutama di daerah Pauh itu saya lihat masih sangat banyak kebutuhan infrastuktur yang harus dipenuhi pemerintah. Jangan sampai karena lokasi mereka berada di pinggir Kota Padang, kebutuhan infrastuktur mereka tidak terpenuhi. Ini yang saya usahakan dan perjuangkan,” ujarnya lagi.
Saat peninjauan tersebut, lanjut Iqra, ia bertemu dengan pihak dinas PU dan telah dipastikan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan spek. Selain itu juga ada konsultan pengawasnya.
Kemudian untuk lokasi ketiga, Iqra memaparkan ada pembangunan di Kecamatan Pauh yang diusulkan tokoh masyarakat dan juga Pemko Padang. Ini berupa pembangunan jembatan Kalawi Limau manis.
“Saya sudah menerima proposal dari masyarakat untuk permintaan pembangunan ini. Dana yang dibutuhkan besar, yakni sekitar Rp15 miliar. Jadi saya akan coba minta pertolongan dari Anggota DPR RI asal Sumbar, Zigo Rolanda agar pembangunan ini bisa dilaksanakan,” paparnya.
Ia berharap dengan bantuan Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, pembangunan jembatan ini bisa dibiayai pemerintah pusat. Hal ini mengingat keterbatasan fiskal pemerintah provinsi. Belum lagi dikarenakan pemerintah pusat tidak lagi memberikan dana dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk kota ataupun provinsi. Keadaan ini membuat kita perlu memanfaat jaringan yang ada.
“Pak Zigo Rolanda berada di komisi V DPR RI yang salah satunya membidangi sektor infrastruktur Kementerian PU. Inilah yang kita minta bantuannya. Dan kota Padang memang salah satu dapilnya,” tutur Iqra.
Iqra berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada 2026 atau 2027. Jembatan limau manis Kalawi ini menurut Zigo dibutuhkan masyarakat salah satunya untuk mengangkut hasil pertanian. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan kondisi jembatan yang hanya bisa dilalui satu kendaraan roda empat. Alhasil ketika pagi dan sore hari pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat, kawasan tersebut sering macet.
“Jembatan itu juga menjadi bagian akses utama menuju kampus Unand dan rumah sakit Unand,” katanya lagi.
Iqra menceritakan jembatan tersebut merupakan jembatan yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Jembatan itu pernah dihantam galodo dan rusak. Namun pemko waktu itu hanya mampu memperbaiki lantainya saja.
“Sampai sekarang jembatan itu jika diperbaiki itu tetap hanya bisa sebatas penggantian bantalan lantainya Saja. Nah ini juga dikeluhkan masyarakat karena jenis lantainya itu besi. Alhasil licin dan berpotensi masyarakat jatuh saat berkendara,” paparnya lagi.
Pemko dan Iqra mengusulkan pembangunan jembatan baru tipe B atau tipe c yang lebih aman dan memadai untuk kebutuhan masyarakat.
Tipe B atau tipe C ini tipe jembatan dengan lebar yang bisa memungkinkan kendaraan berselisih jalan. Jika sekarang itu tidak berselisih dan harus bergantian lewat sehingga menyebabkan macet.
Ia menilai pembangunan jembatan ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk berbagai sektor. Selain memudahkan aktivitas masyarakat, sektor pertanian pun akan terbantu, begitu pula untuk sektor kesehatan mengingat ada rumah sakit Unand di sana. Termasuk sektor pendidikan karena masih di dekat area kampus Unand.
Iqra mengatakan ia akan terus mengupayakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Pauh dan sekitarnya, termasuk Batu Busuk yang sampai saat ini kita ketahui masih sangat membutuhkan banyak infrastruktur yang layak.
“Di sana masih banyak persoalan. Bukan hanya infrasturktur jalan saja. Tapi juga rumah masyarakat bahkan sampai sanitasi. Masyarakat di sana ada yang masih menjadikan sungai sebagai toilet. Ini yang mesti jadi perhatian kita yakni bagaiman masyarakat di sana bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” katanya.
Kawasan tersebut memang merupakan bagian dari daerah pemilihan (dapil) Iqra yang merupakan anggota DPRD Sumbar dapil Padang.
“Kita berharap semua kawasan di Kota Padang ini, walaupun berada di ujung atau di pinggir, namun mereka tetap tersentuh pembangunan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Ini yang kami perjuangan,” katanya lagi. (*)
